Saatnya Beralih Pada Transportasi Massal

Post :   |   28 Desember 2015   |   10:00 WIB   |   Dilihat 982 kali

MACET. Satu kata yang seringkali dilontarkan terutama bagi warga yang berada di perkotaan. Kata macet, kini seolah menjadi 'akrab' di telinga kita sehari-hari. Bermacet-macet ria biasanya terjadi di pagi hari saat akan menuju ke kantor, sekolah dan lainnya. Begitu juga di sore hari, saat bubar kantor. Kemacetan parah juga terjadi ketika tradisi mudik saat di Hari Raya Idul Fitri . Itu biasa.

Baru-baru ini, macet luar biasa terjadi saat liburan Hari Raya Natal kemarin INI. Penulis sendiri mengalaminya. Jarak Jakarta-Bandung yang biasanya hanya 2-3 jam, harus ditempuh selama tujuh jam.

Dalam data terakhir yang dirilis di Badan Pusat Statistik hingga tahun 2011, tercatat jika mobil berpenumpang berjumlah 9.548.866, Bis (2.254.406), Sepeda Motor (68.839.341). Jumlah itu melonjak jauh. Sebab di tahun 2010, mobil berpenumpang hanya berjumlah (8.891.041), Bis 2.250.109, dan sepeda motor (61.078.188). Hasil penelitian WardAuto 2011, hingga 2010 lalu jumlah kendaraan bermotor di seantero dunia telah mencapai 1,015 miliar unit.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga terjadi di Indonesia. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan jumlah populasi kendaraan bermotor di Indonesia hingga 2010 lalu mencapai 50.824.128 unit (R4 dan R2). Bahkan jumlah kendaraan di Indonesia menempati urutan pertama di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, pada saat yang sama jumlah kendaraan di Thailand hanya 25,29 juta unit, Vietnam 14,51 juta unit, Malaysia 7,28 juta unit, serta Filipina 2,15 juta unit. Pertanda baikkah atau malah sebaliknya dengan melihat pertumbuhan kendaraan yang semakin tinggi tersebut ?

Jika dilihat secara cermat, cepatnya pertumbuhan kendaraan baik R2 dan R4 salah satu sumbernya karena tidak ditunjang oleh keseriusan pemerintah dalam menyediakan transportasi massal bagi warganya. Begitu juga dengan belum baiknya fasilitas umum penunjang sarana transportasi tersebut.

Masih belum baiknya dalam sarana dan prasarana dibidang transportasi, maka dalam hal ini pemerintah dinyatakan gagal. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor keluarga sebagai dampak tidak adanya transportasi umum yang nyaman yang bisa dibangun oleh pemerintah. Hal ini memperparah kondisi kemacetan disetiap jalan raya pada kota-kota besar di Indonesia. Dengan kondisi itu pula, secara langsung akan berdampak pada bertambahnya konsumsi BBM bersubsidi bertambah pada kisaran 30%. Selama ini pemerintah pusat dan daerah tidak mampu untuk membangun fasilitas yang memadai serta nyaman untuk tranportasi umum bagi seluruh masyarakat perkotaan. Akibatnya, masyarakat terpaksa membeli kendaraan pribadi baik roda empat dan roda dua dan hal ini terjadi diseluruh masyarakat perkotaan di Indonesia. Dampaknya adalah semerawutnya jalan raya atas berbaurnya lalulintas kendaraan aneka roda dalam satu ruas jalan (sedan, truck aneka bobot, sepeda motor berbaur) sehingga kemacetan tidak bisa dihindarkan. (ashwinpulungan,kompasiana,16042013)**

Transportasi Massal

Dengan berbagai fakta diatas, maka sesungguhnya yang dibutuhkan di Indonesia terutama di Kota-kota besar adalah transportasi massal. Tentu dengan seiringnya pertumbuhan tekhnologi, adalah transportasi yang nyaman, cepat dan aman bagi penggunanya. Bukan rahasia umum jika yang terjadi saat ini terutama transportasi massal di Indonesia sudah tidak enak terlihat dipandang mata. Jika secara fisik saja sudah tidka enak dipandang mata, apa jadinya dengan kondisi didalamnya. Bus Kopaja yang ada di Ibukota misalnya. Bahkan kondisi tersebut sudah dikatakan merupakan fenomena yang biasa terjadi sejumlah kota-kota besar.

Fenomena yang umum terjadi di kota-kota di Indonesia, kendaraan umum ukurannya kecil akan tetapi berjumlah sangat banyak, tidak seimbang dengan jumlah penggunanya. Transportasi umum lebih dititikberatkan pada kepentingan bisnis, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain, termasuk kepentingan dan keselamatan masyarakat selaku konsumen. Di satu sisi, pemberian izin trayek merupakan kesempatan bagi para pejabat untuk mendapatkan pemasukan, di sisi lain, pemberian izin trayek juga memberikan kesempatan menerapkan kebijakan populis yang mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Namun, akibat dari kebijakan itu hamper tidak pernah diperhitungkan. Yakni, jumlah kendaraan kecil yang begitu banyak sehingga akhirnya menjadi biang kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas.(muhamadsubair)**

Masalah keselamatan juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Siapapun tahu, jika masalah pencopetan, perampasan di dalam kendaraan umum masih saja terjadi. Jika demikian, jangan salahkan warga yang berduit untuk menggunakan kendaraan pribadi ketimbang dengan transportasi massal tersebut. Ujung-ujungnya, kendaraan menumpuk di jalananan dan jelas macet !.

Menengok negeri selemparan batu, Singapura merupakan contoh dalam penanganan sistem transportasi yang baik. Singapura mengatasi kemacetan dengan mengaktifkan transportasi massal meliputi MRT (Metro Rall Translite), LRT, Bus dan Taksi. Asal muasal dari MRT Singapura adalah dari ramalan perencanaan kota pada tahun 1967 dimana pada tahun 1992 diperlukan sistem transportasi kota di atas rel. Diawali sebuah debat, akhirnya parlemen Singapura menyimpulkan bahwa sistem transportasi hanya menggunakan bus tidak akan mencukupi karena akan memerlukan jalur jalan dengan adanya batasan lahan di negara tersebut. MRT Singapura adalah sebuah sistem angkutan cepat yang membentuk tulang punggung dari sistem kereta api di Singapura dan membentang ke seluruh negara kota ini. Jaringan ini telah berkembang cepat sebagai hasil dari tujuan Singapura untuk mengembangkan jaringan kereta yang lengkap sebagai tulang punggung utama dari sistem angkutan umum di Singapura dengan perjalanan penumpang harian rata-rata 1,952 juta jiwa tahun 2009, hampir 63% dari 3,085 juta penumpang jaringan bus pada waktu yang sama. (wikipedia)

Transportasi massal menjadi pilihan utama yang digunakan warga Singapura sebab, baik sarana dan sistem transportasinya baik sekali. Tidak hanya secara fisik, namun rute yang jelas dan akses dengan menggunakan transportasi massal tersebut lebih efisien ketimbang harus menggunakan kendaraan pribadi.

Kota Jakarta sendiri sudah memulai dengan proyek transportasi massal yakni dengan meluncurkan TransJakarta. Namun upaya mengoperasikan bus Transjakarta yang hingga kini telah mencapai 11 koridor juga belum mampu menarik minat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke moda transportasi dengan jalur khusus tersebut. Kota Jakarta masih saja tetap dilanda kemacetan. Jdi tangan Gubernur DKI Jakartam Joko Widodo, rencana monorel terus dimatangkan. Di Jawa Barat sendiri, nasib Kota Bandung pun tidak jauh berbeda meski sudah meluncurkan Trans Metro Bandung.

Apa yang salah dengan semua itu ? Permasalahan utama adalah itikad baik dari pemerintah terutama dinas/kementrian terkait dalam menangani masalah transportasi massal tersebut. Regulasi, yang disertai dengan pelaksanaan di lapangan yang baik, terencana akan mampu mewujudkan hal tersebut. Di Singapura, Otoritas Transportasi di Singapura Land Transport Authority (LTA) salah satu departemen di bawah Kementerian Perhubungan Singapura menjelaskan satu-satunya tujuan pembangunan dan pengembangan MRT adalah memberikan kemudahan aksesibilitas bagi setiap penggunanya. MRT diperuntukan bagi seluruh warga Singapura dengan harga yang terjangkau baik oleh warga yang berada pada kelas ekonomi menengah.

Pengalaman penulis berkunjung ke negara Singa tersebut, bahwa untuk pembelian awal tiket MRT misalnya, seorang warga/turis hanya perlu deposit sebesar 1 dollar Singapura atau sebesar Rp 7.200. Untuk jarak terjauh, hanya tiga dollar Singapura saja. Kawasan Orchard yang merupakan sentral bisnis belanja pun sama sekali tidak ada kemacetan sama sekali. Meski saat itu merupakan week end yang dipenuhi wisatawan.

Adanya sistem transportasi yang baik, sesungguhnya merupakan salah satu kunci utama memicu pembangunan ekonomi yang pesat dan sehat. Saya yakin pemerintah sudah menyadarinya. Namun entah mengapa, action nyata belum juga diterapkan. (R. Rosliany/penulislepas)***