A. Dasar Hukum

1. PP No. 40 Tahun 1995 dan No.3 Tentang Angkutan Udara
2. KM No. 89 tahun 1990 Tentang izin usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
3. KM No. 77 Tahun 1998 dan KM No. 48 Tahnun 2002 Tentang penyelanggaraan bandar udara umum
4. KM No. 11 Tahun 2001 Tentang penyelenggaraan Angkutan udara
5. PERDA Provinsi jawa barat No. 21 tahun 2001 Tentang penyelenggaraan perhubungan
6. PERDA Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2001 Tentang Retribusi penyelenggaraan perhubungan

B. Bentuk Dokumen/Rekomendasi Perizinan Angkutan Udara

• SIUP Perusahaan ANgkutan Udara dan Penunjang Angkutan Udara

• Mekanisme Pemberian Surat Izin Usaha Angkutan Udara dan Penunjang Angkutan Udara
• Mekanisme Pemberian Surat Izin Terbang (Flight Approval) Di Dalam 1 Provinsi