Persyaratan Daftar Ulang Kartu Pengawasan (KP) Izin Usaha Pengusahaan Bongkar Muat

Update : 04 Mei 2018   |   Dilihat 992 kali

Syarat Administrasi :

  1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan);
  2. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan);
  3. Memiliki akta pendirian perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (Scan Asli);
  4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Scan Asli);
  5. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang (Scan Asli);
  6. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga (Scan Asli);
  7. Memiliki surat rekomendasi atau pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat (Scan Asli);
  8. Surat pengangkatan/ pernyataan tenaga ahli dari perusahaan (Scan Asli);
  9. KTP Tenaga ahli (Scan Asli);
  10. KTP Penanggung jawab/direktur (Scan Asli);
  11. Struktur Organisasi dan personalia (Scan Asli);
  12. Gambar Site Plan Perusahaan (Scan Asli);
  13. Denah Lokasi Perusahaan (Scan Asli);
  14. Foto Kantor dan Papan nama Perusahaan;
  15. Daftar Inventaris Kantor (Scan Asli);
  16. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) (Scan Asli);
  17. Kartu Pengawasan (KP) Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (Scan Asli);
  18. Laporan bulanan dan tahunan kegiatan Usaha Bongkar Muat (Scan Asli).

Persyaratan teknis sesuai dengan pengajuan izin baru