Perubahan Izin Usaha Pengusahaan Depo Peti Kemas (IUPDPK)

Update : 08 Mei 2018   |   Dilihat 408 kali

Syarat Administrasi :

  1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
  2. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan);
  3. Akta Pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang (Scan Asli);
  4. Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan (Scan Asli);
  5. Modal Usaha (Rp. 20.000.000.000 disetor Rp. 5.000.000.000 yang dibuktikan dengan bukti setor ke BankNasional atau Bank Swasta Nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000) (Scan Asli);
  6. Memiliki Penanggung jawab ;
  7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Scan Asli);
  8. Persetujuan Studi Lingkungan dari intansi pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk di dalamnya kajian lalu lntas (Scan Asli);
  9. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Gubernur, Bupati atau Walikota setempat (Scan Asli);
  10. Izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Scan Asli);
  11. Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas (SIUDPK) (Scan Asli);
  12. Kartu Pengawasan Izin Usha Depo Peti Kemas (IUDPK) (Scan Asli);
  13. Berkas dokumen perubahan (Scan Asli);

Dalam hal rencana lokasi depo peti kemas berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara Pelabuhan setempat.

Persyaratan Teknis sesuai dengan pengajuan izin baru beserta data perubahan dan bukti perubahannya di bidang teknis (Scan Asli).