Syarat Administrasi :

1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan);
2. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan);
3. Memiliki akta pendirian perusahaan (Scan Asli);
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan (Scan Asli);
5. Memiliki Modal Usaha;
6. Memiliki Peralatan, termasuk pralatan teknologi informasi yang digunakan;
7. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan (Scan Asli);
8. Memiliki tenaga ahli di bidang Tally;
9. Mendapatkan rekomendasi dari Adpel/Kakanpel dan asosiasi tally di pelabuhan setempat sesuai dengan pagu yang tersedia yang di umumkan setiap 6 (enam) bulan sekali (Scan Asli).
10. Surat pengangkatan/ pernyataan tenaga ahli dari perusahaan (Scan Asli);
11. KTP Tenaga ahli (Scan Asli);
12. KTP Penanggung jawab/direktur (Scan Asli);
13. Struktur Organisasi dan personalia (Scan Asli);
14. Gambar Site Plan Perusahaan (Scan Asli);
15. Denah Lokasi Perusahaan (Scan Asli);
16. Foto Kantor dan Papan nama Perusahaan;
17. Daftar Inventaris Kantor (Scan Asli);
18. Kartu Pengawasan (KP) Izin Usaha Tally Mandiri (Scan Asli);
19. Laporan bulanan dan tahunan kegiatan Usaha Tally Mandiri (Scan Asli).

Modal, ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan tally yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama, wajib memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 500juta dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 100 juta;
2. Bagi perusahaan tally yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan regional, wajib memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 250juta dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 50 juta;
3. Bagi perusahaan tally yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan lokal, penempatan modal dasar dan modal disetor yang harus dipenuhi , disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi setempat atas saran dan rekomendasi Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat.

Tenaga Ahli, ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan tally yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Utama, wajib memilki tenaga ahli sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika TK. II atau ahi kepelabuhanan dan pelayaran berijazah D.IV, atau Strata 1 (satu) Transportasi Laut atau sederajat.
2. Bagi perusahaan tally yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan regional, wajib memilki tenaga ahli sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika TK. III atau ahi kepelabuhanan dan pelayaran berijazah D.III, atau sederajat.
3. Bagi perusahan tally yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Lokal, tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur provinsi setempat atas saran dan pertimbangan Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat