Perubahan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antara Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi, pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan

Update : 04 Juni 2018   |   Dilihat 346 kali

Syarat Administrasi :

  1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan);
  2. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan);
  3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga negara indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat (Scan Asli);
  4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan (Scan Asli);
  5. Memiliki Penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan atau koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Scan Asli);
  6. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa (Scan Asli);
  7. Memiliki paling sedikt 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar (Ijazah, sertifikat Scan Asli); dan
  8. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (Bussines Plan).
  9. Berkas Dokumen Perubahan (Scan Asli).

Persyaratan Teknis :

  1. Persyaratan sesuai dengan pengajuan Izin baru;
  2. Data perubahan dan bukti perubahannya di bidang teknis (Scan Asli).