Pertimbangan Teknis Perizinan Angkutan, Danau Dan Penyeberangan (ASDP) Dan Perizinan Angkutan Laut/Penunjang Angkutan Laut

A. Dasar Hukum

  1. PP NO. 82 Tahun 1999 tentang angkutan perairan
  2. KEPMENHUB no.10 tahun 1988 tentang jasa pengurusan transportasi
  3. KEPMENHUB no.12 tahun 1989 tentang pembinaan perusahaan ekpedisi muatan kapal laut
  4. KEPMENHUB no.32 tahun 2001 tentang penyelenggaraan angkutan penyebrangan
  5. KEPMENHUB no.33 tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut
  6. KEPMENHUB no.14 tahun 2002 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat
  7. KEPMENHUB no.4 tahun 2003 tentang hubungan tata kerja departemen perhubungan dengan dinas perhubungan provinsi
  8. PERDA Provinsi jawa barat no.21 tahun 2003 tentang penyelenggaraan perhubungan

B. Bentuk Dokummen/Rekomendasi Perizinan Angkutan Laut

  1. SIUP perusahaan angkutan laut
  2. SIUP perusahaan penunjang angkutan laut
  3. Pendirian kantor cabang perusahaan angkutan laut/perusahaan penunjang angkutan laut
  4. Daftar ulang perusahaan angkutan laut/perusahaan penunjang angkutan laut
  5. Izin operasi/ trayek angkutan sungai danau dan penyeberangan

C. Persyaratan

  1. SIUP Perusahaan Angkutan Laut
    1. Surat Permohonan izin usaha (bermatrai)
    2. fotocopy KTP penaggung jawab perusahaan
    3. fotocopy akte pendiri perusahaan
    4. surat keterangan domisili perusahaan
    5. surat penunjukan penanggungjawab perusahaan
    6. fotocopy SIUP/TDP, SITU ,NPWP
    7. struktur organsasi dan personalia
    8. daftar inventarisasi dan peralatan
    9. fotocopy ijasah tenaga ahli ilmu pelayaran/ NAUTIKA dan atau teknikal pelayaran niaga
    10. fotocopy dokumen pemilikan kapal/spesifikasi kapal(GROSS AKTE,surat ukur dan sertifikat keselamatan) PELNAS min GT .175 PELRA GT.37 s/d GT. 35
  2. SIUP Perusahaan penunjang angkutan laut
    1. Surat Permohonan izin usaha (bermatrai)
    2. fotocopy KTP penaggung jawab perusahaan
    3. fotocopy akte pendiri perusahaan
    4. surat keterangan domisili perusahaan
    5. surat penunjukan penanggungjawab perusahaan
    6. fotocopy SIUP/TDP, SITU ,NPWP
    7. fotocopy bukti penyetoran modal dari BANK pemerintah/ swasta/ asuransi min 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
    8. struktur organisasi dan personalia
    9. Daftar inventarisasi dan peralatan
    10. Fotocopy ijasah / sertifikat tenaga ahli PPJK/eksport import/ tata laksana
    11. Layout tempat usaha / lapangan penumpukan (khusus depo peti kemas)
  3. Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Angkatan Laut Atau Perusahaan Penunjang Angkutan Laut
    1. Surat permohonan izin usaha (bermaterai)
    2. foto copy KTP kepala cabang
    3. Foto copy akte pendirian perusahaan
    4. Foto copy SIUJPT/ SIUPEMKL/ SIUPBM/ SIUPDPK/ SIUPPER/ SIUPAL
    5. Surat keterangan domisili perusahaan
    6. Surat penunjukan penanggung jawab kantor cabang perusahaan
    7. Foto copy SIUP/TDP, SITU, NPWP
    8. Struktur organisasi dan personalia
    9. Daftar inventarisasi dan peralatan
  4. Daftar Ulang Perusahaan Angkutan Laut Atau Perusahaan Penunjang Angkutan Laut
    1. Surat permohonan daftar ulang
    2. Foto copy KTP penanggung jawab
    3. Kartu pengawasan asli
    4. Foto copy SIUJPT/ SIUPEMKL/ SIUPBM/ SIUPDPK/ SIUPPER/ SIUPAL atau surat izin pembukaan kantor cabang
    5. Laporan kegiatan opersional perusahaan selama 6 bulan terakhir
  5. Izin operasi atau trayek angkata sungai danau dan penyebrangan (ASDP)
    1. Rekomendasi dari balai pengelolaan pelabuhan laut, angkutan sungai danau dan penyebrangan,/li>
    2. Surat keterangan domisili perusahaan
    3. Foto copy KTP penanggung jawab
    4. Surat kepemilikan kapal dari instansi terkait
    5. Foto copy ijazah/ sertifikat awak kapal dari instansi terkait


Dilihat : 822