Bangun Komunikasi, Kadishub Jabar Bahas Masalah di Wilayah I

Post :   |   28 Oktober 2021   |   14:56 WIB   |   Dilihat 275 kali

DISHUB JABAR

Bangun Komunikasi, Kadishub Jabar Bahas Masalah di Wilayah I

KBRN, Bogor: Membangun kolaborasi dan komunikasi dalam mencari solusi bersama adalah hal utama yang perlu di lakukan dalam memperbaiki kewenangan atau persoalan. Seperti halnya pertemuan yang dilakukan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jabar bersama Kadishub kabupaten/kota Wilayah I, Rabu (27/10/2021) malam.

Pertemuan itu bertujuan agar komunikasi yang dibangun dapat memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi terutama masalah kewenangan. Nantinya dapat berdampak positif baik sosial, politis, terutama yang menyangkut proyek nasional di kabupaten/kota. Sehingga dengan komunikasi yang baik, tidak terjadi penolakan.

Dalam pertemuan itu juga dibahas pengelolaan persoalan kewenangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, penyediaan sarana dan prasarana lalulintas serta penerangan jalan umum (PJU). Kemudian perbaikan trayek, angkutan online dan masalah travel gelap.

"Dalam penegakan hukum, jika ada yang melakukan pelanggaran hukum atau yang berkaitan dengan hukum solusinya dilakukan bersama dengan Kepolisian baik Polda Jabar maupun Polda Metro. Adapun usulan terkait pengembangan e-tilang sebagai sebuah platform yang bisa digunakan bersama dengan kementerian maupun kepolisian,"jelas Kadishub Jabar Koswara.

Ditambahkannya, untuk masalah pemeliharaan dan penyediaan fasilitas lalulintas dan PJU, harus jelas pembagiannya. Kemudian untuk perbaikan rencana trayek baik AKDP ataupun angkutan kota di kabupaten/kota yang teridentifikasi dengan trayek AKAP.

"Untuk angkutan online harus dipertegas mengenai kewenangan, pembinaan maupun penertibannya supaya bisa dikendalikan dan jelas peran dari kabupaten/kota. Travel gelap juga harus dicarikan jalan keluarnya, karena ini merupakan persoalan yang akan menimbulkan permasalahan di masyarakat,"jelas dia.

Selain itu juga dikatakan Koswara, pihaknya bakal melakukan komunikasi dengan Pihak KAI terkait peningkatan keselamatannya di kawasan perlintasan sebidang khususnya di wilayah Kota Bogor. Mengingat volume perjalanan KA semakin meningkat sejalan telah selesainya pembangunan double track lintasan KA.

Dikatakannya juga, penertiban Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Bagian Selatan, harus disertai penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jabar, dan Pemda Kabupaten/Kota.

“Pada implementasinya nanti diharapkan sinergitas antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota terlibat mempertimbangkan percepatan pembangunan khusunya pada sektor transportasi yang ada dalam Perpes tersebut," ujar Kadishub Jabar Koswara.

Mengenai transportasi tidak dapat disekat batas administrasi wilayahnya, Koswara sependapat dengan Kepala BPTJ bahwa transportasi tidak dapat dibatasi demarkasi. Maka dari itu tegas dia, peran BPTJ dan Pemerintah Provinsi harus seimbang didalam pengembangan transportasi di Bodebek.

"Sudah di sepakati juga kabupaten/kota akan membantu mencarikan solusi atau mendalami persoalan persoalan yang ada di Bodebek,"ucap Koswara.

Ia juga menyoroti paradigma pentingnya manajemen rekayasa lalu lintas yang menjadi kewenangan Dishub. Hal itu bisa memberikan referensi bagi rencana-rencana pengembangan insfrastruktur jaringan jalan, ataupun penanganan yang terkait dengan insfrastruktur lainnya yang ada di dalam pembangunan daerah.

"Peran Dishub harus kuat dalam memberikan rekomendasinya,"kata dia.

Selain itu juga, dalam pertemuan tersebut dibahas masalah SOTK dan tupoksi yang berkaitan dengan kewenangan yang akan direncanakan, selanjutnya telah disepakati akan ada pembahasan lanjutan untuk lingkup Wialayah I secara tematik membahas yang telah di sepakati sebelumnya.

“Saya berharap pemerintah daerah dalam hal ini Dishub kabupaten/kota dapat sepaham dalam penyamaan presepsi terkait kewenangan antar pemerintah provinsi dan pemerintah daerah agar segala persoalan yang bertentang dapat dicarikan solusi secara bersama," harap Koswara.

 

Sumber : RRI Jawa Barat