Kepgub Jabar Tentang Taksi Online

Post :   |   11 Januari 2018   |   14:43 WIB   |   Dilihat 416 kali

DISHUB JABAR

Kepgub Jabar Tentang Taksi Online

Bandung - Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat No. 550 Tahun 2017 tentang  penetapan wilayah operasi dan rencana kebutuhan angkutan sewa khusus telah diterbitkan. Dalam Kepgub tersebut Pemprov Jabar menetapkan lima wilayah operasi daerah dan juga jumlah kuota angkutan.

Lima wilayah operasi tersebut meliputi wilayah Metropolitan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon Raya, Bodebekarpur (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta), wilayah Sukabumi dan Priangan. Wilayah Metropolitan Bandung Raya jumlah kuota yang akan beroperasi adalah 4.542 yang terdiri dari Kota Bandung 2.919, Kota Cimahi 476, Kabupaten Bandung 515, Kabupaten Bandung Barat 504 dan Sumedang 128.

Metropolitan Cirebon Raya sebanyak 1.343 yang komposisi kuota Kota Cirebon 750, Kabupaten Cirebon 168, Majalengka 279, Indramayu 90 dan Kuningan 56. Untuk Wilayah Operasi Daerah Sukabumi jumlah kuota sebanyak 723 dengan komposisi kuota Kabupaten Sukabumi sebanyak 154, Kota Sukabumi 483, dan Cianjur 86. Wilayah Priangan jumlah kuota 574 yang terdiri dari Kota Tasikmalaya 122, Kabupaten Tasikmalaya 60, Garut 25, Banjar 117, Ciamis 50 dan Pangandaran 200.

Sedangkan untuk wilayah Bodebekarpur sebanyak 527 yang terdiri dari Karawang 417, Purwakarta 30, dan Subang 80. Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor. Bodebekarpur ditentukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT).

Dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat kuota angkutan sewa khusus sudah mempertimbangkan aglomerasi atau angkutan lintas batas wilayah kabupaten/kota yang keterkaitan wilayah secara fungsional, kebutuhan jasa angkutan sewa khusus, perkembangan daerah dan infrastruktur jalan.

Rencana kebutuhan angkuta sewa khusus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dengan dilakukan evaluasi rutin sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali.

Mengenai pemberian izin kepada penyelenggara angkutan sewa khusus dilakukan melalui seleksi kepada perusahaan angkutan umum dan telah berbentuk badan hukum. Sedangkan dalam pelaksanaan dilapangan angkutan sewa khusus tidak menunggu penumpang di terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan. (AA)