Kunjungan Kerja DPRD Kota Sukabumi

Post :   |   15 Februari 2018   |   16:54 WIB   |   Dilihat 391 kali

DISHUB JABAR
DISHUB JABAR
DISHUB JABAR
DISHUB JABAR
DISHUB JABAR

Kunjungan Kerja DPRD Kota Sukabumi

Bandung – Komisi II DPRD Kota Sukabumi melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Rombongan Komisi II DPRD Kota Sukabumi di pimpin oleh Ketua Komisi II M. Irwan Setiawan dan diterima di Kantor Dishub Jabar oleh Plt. Sekretaris Andreas Wijanto, Ir., MT. dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Agus Didik Suseno, SE., MH.

Dalam kunjungannya Ketua Komisi II menyampaikan beberapa masalah sarana dan prasarana transportasi di Kota Sukabumi seperti kewenangan pengelolaan terminal tipe A di Kota Sukabumi yang membutuhkan sarana dan prasarana, pengelolaan retribusi daerah di Kota Sukabumi, penghapusan retribusi kendaraan bermotor di Kota Sukabumi dan pembatasan trasnportasi online di Kota Sukabumi.

Dalam kesempatannya plt Sekretaris Dishub Jabar Andreas Wijanto, Ir., MT. menyampaikan bahwa pengelolaan terminal A merupakan kewenangan pusat, maka untuk pengusulan sarana dan prasaran dapat membuat surat usulan dari Dishub Kota Sukabumi ke Pusat atau bisa melalui provinsi. Namun di Kementerian Perhubungan sendiri saat ini sudah memiliki Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) dan bisa berkoordinasi dengan BPTD.

Masalah retribusi secara kewenangan provinsi tidak memiliki dan diserahkan ke kabupaten/kota masing-masing. Penghapusan retibusi di Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) belum dihapuskan namun di beberapa daerah seperti Garut, Purwakarta, Cirebon sudah di bebaskan dan itu merupakan kewenangan daerah.

Angkutan sewa khusus yang aturannya sudah diberlakukan dalam Peraturan Menteri 108 tahun 2017 yang intinya mengatur kesinambungan industri transportasi dengan membatasi kuota disetiap daerah dan wilayah operasi. Mulai tanggal 1 Februari 2018 Dishub Jabar sudah melakukan operasi simpatik dengan mendata dan menghimbau kepada angkutan sewa khusus roda empat untuk segera mengurus izin nya.

Aplikator sendiri sudah melakukan moratorium, jadi tidak memberikan aplikasinya kepada yang belum memiliki izin. Kedepan Dihub Jabar meminta kepada aplikator yang tidak memiliki izin untuk di blok dengan maksud suply and demand nya bisa berjalan lagi, karena saat ini jumlah armada angkutan sewa khusus sudah terlalu banyak. (AA)