Penandatanganan Perjanjian Kinerja Antara Gubernur Dengan Perangkat Daerah

Post :   |   03 April 2018   |   08:09 WIB   |   Dilihat 211 kali

DISHUB JABAR
DISHUB JABAR
DISHUB JABAR
DISHUB JABAR

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Antara Gubernur Dengan Perangkat Daerah

Bandung – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah melakukan penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) dengan seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kepala Dinas Perhubungan Dr. H. Dedi Taufik telah menandatangani PK tersebut dengan gubernur, Selasa (3/4/2018).

Acara penandatanganan PK tersebut dilaksanakan di Aula Barat Gedung Sate dihadiri oleh Menteri PAN-RB Asman Abnur dan seluruh kepala perangkat daerah. Menteri PAN-RB memberikan sertifikat penilaian kepada Gubernur Jawa Barat untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Provinsi Jawa Barat tahun 2017 mendapatkan nilai ‘A’, saat ini Jawa Barat mempertahankan nilai ‘A’ tersebut.

Dalam kesempatannya Gubernur Jawa Barat menyampaikan "Ini (Akuntabilitas Kinerja) sangat penting karena akuntabilitas kinerja pemerintah itu menujukkan bahwa kinerja pemerintah dicapai tepat sasaran,"

Gubernur menyampaikan bahwa kunci akuntabilitas kinerja tersebut tidak hanya dilihat dari output, dari sebuah program atau kebijakan tapi outcome juga penting diperhatikan bahkan menjadi kunci dari akuntabilitas kinerja. Outcome, yaitu dampak atau manfaat jangka yang dinikmati langsung oleh masyarakat dan juga dampak panjang dari sebuah program yang telah dilakukan.

Aher berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja tersebut. Termasuk mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ada peningkatan nilai akuntabiltas kinerja pada Lakip kabupaten/kota Tahun 2017 dibanding 2016.

"Tetapi yang CC kemudian banyak yang berubah menjadi B," tutur Aher.

Berikut data Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/Kota di Jawa Barat:
1. Nilai A: Kota Bandung
2. Nilai BB: Kota Sukabumi
3. Nilai B: Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi.
4. Nilai CC: Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Nilai C: Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Pangandaran.
 
"Hari ini kita akan berkomitmen kembali untuk menata program kita yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua harus kita alurkan dengan baik sebagai sebuah pohon kinerja," ajak Aher di hadapan para pejabat Pemprov Jawa Barat, serta Bupati/Walikota se-Jawa Barat.

Untuk mendukung hal tersebut, pada kesempatan ini, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Jawa Barat dengan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam kesempatannya Menteri PAN-RB juga menyampaikan birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien harus menjadi model kinerja pemerintahan kita. Hal ini harus ditunjukkan melalui kemampuan mempertanggungjawabkan outcome. Menpan juga menambahkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan serapan APBD bukan lagi target sebuah kinerja pemerintahan. Saat ini, outcome atau hasil dari sebuah program yang menjadi ukuran. Reformasi yang sesunguhnya adalah kita mengubah r(cara berpikir) dan culture (budaya). Yang pada awalnya hanya berorientasi kepada kerja-kerja rutin, tapi kemudian berpikir menjadi bermanfaat dan lebih memuaskan masyarakat.

Dalam hal ini, Provinsi Jawa Barat bisa menjadi contoh untuk pembangunan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. "Saya minta Pak Gubernur Jabar jadi member tetap. Jadi kalau kita ada acara ini (rapat Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Sakip) di provinsi lain, saya minta Pak Gubernur ikut kita jadi pembicara," pinta Asman.

Hal lain yang menjadi penekanan Asman, yaitu jiwa kerja yang harus dimiliki para ASN. Pertama, hospitality. Jiwa melayani dan keramahtamahan dalam pelayanan kepada publik. Kedua, entrepeneur. ASN harus memiliki sikap tidak ingin rugi. Artinya, anggaran yang ada harus bisa didayagunakan dengan baik atau tidak sia-sia.

Asman menambahkan, reformasi birokrasi harus bisa diimplementasikan secara baik. Menurut dia, sebagian aparatur negara memaknai reformasi birokrasi hanya sebatas pelaksanaan program yang diamanatkan Pemerintah Pusat. Sebagian lain memaknai reformasi birokrasi adalah media untuk mendapatkan tunjangan kinerja. Reformasi birokrasi sesungguhnya adalah mengubah cara berpikir dan budaya.

Predikat ‘A’ yang diraih Jawa Barat adalah yang kedua kalinya, hanya 4 provinsi yang mendapatkan nilai ‘A’ yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Sumatera Selatan.(AA)