No Nomor Peraturan Presiden Tentang Download
1 Perpres No. 83 Tahun 2016 Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
2 Perpres No. 66 Tahun 2016 Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
3 Perpres No. 65 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
4 Perpres No. 49 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
5 Perpres No. 47 Tahun 2016 Penetapan Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Sebagai Proyek Strategis Nasional
6 Perpres No. 45 Tahun 2016 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017
7 Perpres No. 16 Tahun 2017 Kebijakan Kelautan Indonesia
8 Perpres No. 14 Tahun 2016 Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Tentang Angkutan Multimoda
9 Perpres No. 13 Tahun 2016 Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dengan Republik Rakyat Tiongkok
10 Perpres No. 12 Tahun 2016 Pengesahan Persetujuan Multilateral Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang, Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antar Kota - Kota Di Asean
11 Perpres No. 3 Tahun 2016 Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
12 Perpres No. 2 Tahun 2016 Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik
13 Perpres No. 8 Tahun 2006 Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14 Perpres No. 86 Tahun 2011.pdf Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
15 Perpres No. 71 Tahun 2011 Penyelenggaraan Investasi Gas Rumah Kaca Nasional
16 Perpres No. 70 Tahun 2005 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17 Perpres No. 5 Tahun 2006 Kebijakan Energi Nasional
18 Perpres No. 107 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor