Kewenangan Perhubungan Darat

Update : 05 September 2013   |   Dilihat 14576 kali

Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Darat adalah :

1. Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalulintas dan angkutan jalan provinsi;
2. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas di jalan nasional dan jalan provinsi;
3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B;
4. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe B;
5. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B;
6. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
7. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Provinsi;
8. Pemberian izin trayek angkutan antarkota dalam Provinsi;
9. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi;
10. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi batas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
11. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
12. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
13. Pemberian izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu dan angkutan di kawasan tertentu yang melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
14. Pemberian rekomendasi izin trayek/izin operasi angkutan yang melampaui atau melebihi wilayah Provinsi;
15. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antarkota dalam Provinsi;
16. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalulintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi;
17. Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor;
18. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas di jalan Provinsi;
19. Penyelenggaraan analisis dampak lalulintas di jalan Provinsi;
20. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalulintas di jalan Provinsi;
21. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
22. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan;
23. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas di jalan Provinsi;
24. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
1. Peraturan Daerah Provinsi bidang lalulintas dan angkutan jalan;
2. Peraturan Daerah Provinsi bidang lalulintas dan angkutan jalan;
3. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
4. pelanggaran ketentuan pengujian berkala; dan
5. perizinan angkutan umum.
25. Pembentukan dan penetapan forum lalulintas dan angkutan jalan.