Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian

Update : 06 September 2013   |   Dilihat 12011 kali

Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian adalah :

1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi;
2. Pembinaan dalam :
1. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Provinsi dan perkeretaapian Kabupaten/Kota yang jaringannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota;
2. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, pengguna dan penyedia jasa; dan
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Provinsi;
3. Pengusahaan prasarana perkeretaapian umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan;
7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antarkota melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di7 dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; dan
11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.