Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Update : 06 September 2013   |   Dilihat 2997 kali

Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan adalah :

  1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau),dalam hal :
    1. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan gt 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi;
    2. Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan gt 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi;
    3. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
    4. Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal;
    5. Pelaksanaan pengukuran kapal;
    6. Penerbitan pas perairan daratan;
    7. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
    8. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi;
    9. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
    10. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
    11. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal; dan
    12. Penerbitan dokumen pengawakan kapal;
  2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
  3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 yang berlayar hanya di laut dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
  4. Pengelolaan pelabuhan regional lama;
  5. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi;
  6. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;
  7. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional;
  8. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
  9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
  10. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;
  11. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional;
  12. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;
  13. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional;
  14. Rekomendasi penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut internasional hub;
  15. Rekomendasi penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut internasional;
  16. Rekomendasi penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut nasional;
  17. Penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut regional;
  18. Izin reklamasi di dalam dlkr/dlkp pelabuhan laut regional;
  19. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional;
  20. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional;
  21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
  22. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
  23. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional;
  24. Penetapan duks di pelabuhan regional;
  25. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
  26. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
  27. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas);
  28. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  29. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
  30. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  31. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dan internasional (lintas batas);
  32. Izin usaha tally di pelabuhan;
  33. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
  34. Izin usaha ekspedisi/freight forwarder;
  35. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan;
  36. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;
  37. Izin usaha depo peti kemas;
  38. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi;
  39. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jalan provinsi;
  40. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  41. Pengadaan kapal sungai, danau dan penyeberangan (SDP);
  42. Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, dlkr/dlkp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api;
  43. Penetapan rencana induk dan dlkr/dlkp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  44. Penetapan kelas alur pelayaran sungai;
  45. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
  46. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi;
  47. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
  48. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;
  49. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  50. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi;
  51. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sdp antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  52. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi;
  53. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
  54. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi; dan
  55. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.